 |
| Istimewa |
MEDIAWARTA.NET,BANJARBARU — Gelombang kemarahan sopir angkutan pecah di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/5/2026). Ribuan massa dari Aliansi Supir Kalimantan bersama LSM SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu) turun membawa sekitar 600 unit truk dan ratusan bus, menuntut pemerintah hingga aparat penegak hukum membongkar dugaan mafia BBM subsidi yang disebut semakin meresahkan masyarakat.
Aksi berlangsung panas namun tetap kondusif. Massa memenuhi kawasan kantor gubernur sambil membentangkan spanduk protes terkait langkanya biosolar di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan.
Di tengah teriakan massa, satu keluhan terus berulang: solar subsidi semakin sulit didapat, sementara biaya hidup terus menekan para sopir.
“Kami kerja untuk makan keluarga. Tapi sekarang cari solar subsidi saja susah. Kalau beli eceran, harganya bisa sampai Rp20 ribu per liter,” ujar salah seorang sopir dalam aksi tersebut.
Para demonstran menilai distribusi BBM subsidi diduga tidak tepat sasaran. Mereka mencurigai ada praktik pelangsiran dan penyalahgunaan biosolar untuk kepentingan industri tertentu, termasuk dugaan aliran solar ke sektor pertambangan.
Akibat kondisi itu, sopir angkutan mengaku menjadi pihak paling terpukul. Mereka harus mengantre berjam-jam di SPBU, namun sering pulang tanpa mendapatkan jatah solar.
Aspirasi massa diterima Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin. Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kalsel turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Namun massa menilai kehadiran perwakilan pemerintah belum cukup. Mereka mendesak gubernur turun langsung menemui demonstran dan memberikan kepastian langkah konkret.
Ketua LSM SAKUTU, H Aliansyah atau yang dikenal dengan julukan “Raja Demo”, melontarkan kritik keras terhadap penanganan persoalan BBM yang dinilai terus berulang tanpa penyelesaian nyata.
“Demo hari ini karena kelangkaan BBM. Kami meminta Gubernur Kalsel, Polda Kalsel, dan TNI sama-sama menuntaskan persoalan ini. Jangan ada lagi kelangkaan solar di Kalimantan Selatan,” tegasnya di hadapan massa.
Aliansyah menilai persoalan BBM subsidi bukan lagi sekadar masalah distribusi biasa, melainkan sudah menjadi keresahan sosial yang memukul ekonomi rakyat kecil.
Ia juga memberi ultimatum kepada para pejabat terkait agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu tujuh hari.
“Kalau memang tidak sanggup mengatasi persoalan ini, lebih baik mundur dari jabatan. Jangan rakyat terus yang jadi korban,” katanya disambut sorakan peserta aksi.
Pernyataan itu langsung memantik tepuk tangan dan klakson panjang dari ratusan sopir yang memadati lokasi demonstrasi.
Aksi tersebut turut dihadiri TikTokers viral “Babeh Aldo” yang ikut menyoroti dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan.
Menurut Aldo, kelangkaan biosolar bukan persoalan baru. Ia menyebut laporan dugaan penimbunan BBM sudah lama beredar di kalangan sopir.
“Banyak laporan masuk soal gudang-gudang penimbunan BBM. Masyarakat tentu berharap aparat bisa membongkar praktik seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menyinggung tingginya aktivitas industri pertambangan di Kalsel yang dinilai patut menjadi perhatian dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Pertumbuhan tambang besar sekali. Karena itu distribusi BBM subsidi harus benar-benar diawasi agar tepat sasaran,” katanya.
Hingga aksi berakhir, massa meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera melakukan langkah nyata untuk memastikan biosolar subsidi kembali mudah diakses masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari distribusi BBM bersubsidi.
Wrinter chan
Editor Cor