MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengukuhkan Pokja Newsroom Jaga Desa di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, untuk memperkuat peran pers dalam mengawal pembangunan desa sekaligus menjaga ketahanan informasi sebagai bagian dari upaya merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua Umum SMSI Pusat, Drs. Firdaus, M.Si., mengatakan desa harus ditempatkan sebagai garda depan pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan pemerintah.
> “Saya setuju desa menjadi garda depan dan etalase negara, tidak menjadi entitas yang dinomorduakan,” ujar Firdaus.
Pengukuhan itu digelar di tengah derasnya informasi mengenai situasi Jakarta dan kekhawatiran terhadap eskalasi demonstrasi yang berpotensi memicu distorsi informasi. Kehadiran Hasyim S. Djojohadikusumo, adik Presiden RI Prabowo Subianto, sekaligus menjadi penanda bahwa kondisi ibu kota tetap aman.
“Saya datang di sini karena percaya SMSI. Saya mengapresiasi kegiatan ini,” kata Hasyim yang menjadi keynote speaker dalam dialog nasional setelah pengukuhan.
Menurut Hasyim, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi. Kehadirannya menjadi kesaksian langsung bahwa Jakarta dalam kondisi aman dan kondusif.
“Ini bukan hanya konfirmasi, tetapi testimoni nyata. Di sini Jakarta aman dan kondusif. Selamat SMSI, ini kegiatan positif dan sangat bagus,” ujarnya.
Lima Provinsi Jadi Pilot Project
Pokja Newsroom Jaga Desa untuk tahap awal melibatkan lima provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Kelima daerah itu dipilih sebagai proyek percontohan sebelum program diperluas ke seluruh provinsi.
“Lima provinsi ini menjadi pilot project SMSI. Dalam waktu dekat akan dilakukan konsolidasi secara serentak di seluruh provinsi,” kata Firdaus.
Bagi SMSI, pengawalan terhadap desa bukan sekadar agenda pemberitaan. Desa dipandang sebagai simpul penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat fondasi NKRI.
Namun Hasyim mengingatkan pers agar tidak terjebak pada informasi sepotong yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Jangan menjadi pers yang menyesatkan. Sampaikan informasi secara utuh dengan data dan fakta,” kata Hasyim.
Ia menyoroti fenomena informasi yang dicabut dari konteks. Menurut dia, pemberitaan semacam itu dapat mendistorsi pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah.
Hasyim mengatakan pihaknya telah mengagendakan dialog dengan sejumlah badan eksekutif mahasiswa, antara lain BEM UI, UGM, dan ITB. Masukan dari kampus tersebut akan menjadi bahan koreksi dan rekomendasi kepada pemerintah.
“Sebagai penasehat Presiden, masukan-masukan dari kampus akan kami sampaikan dan rekomendasikan kepada Presiden untuk pembenahan,” ujarnya.
Soroti Gedung Dewan Pers
Dalam kesempatan itu, Firdaus juga menyampaikan kondisi Gedung Dewan Pers yang dinilai tidak lagi representatif untuk menopang aktivitas komunitas pers nasional.
Menurut dia, gedung tersebut merupakan episentrum kegiatan Dewan Pers sekaligus ruang pembinaan bagi kehidupan pers Indonesia. Namun, fasilitas yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh konstituen Dewan Pers secara layak.
“Di tempat ini Dewan Pers bermarkas. Segala kegiatan Dewan Pers digerakkan dari gedung ini, tetapi konstituen belum bisa diakomodir. Mereka terpisah-pisah sesuai kondisi masing-masing,” ujar Firdaus.
Usulan itu mendapat respons positif dari Hasyim. Ia menyatakan siap membawa persoalan tersebut untuk dibicarakan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Sayang saya baru mendapat masukan ini sekarang. Kemarin saya baru saja bertemu dan berdialog panjang lebar dengan Menkomdigi Meutya Hafid,” kata Hasyim.
Pernyataan tersebut langsung disambut aplaus peserta.
Pengukuhan dihadiri sekitar seratus peserta dan undangan. Acara kemudian ditutup dengan dialog nasional yang menghadirkan Prof. Dr. Achmad Riyad U.B., Ph.D., Dewan Penasihat SMSI Jawa Timur, serta sejumlah pakar ekonomi dan perbankan.
Diskusi berlangsung kritis dan interaktif. Forum tersebut dipandu Prof. Dr. Albertus Wahyu Rudhanto, guru besar PTIK, yang mengarahkan pembahasan mengenai pers, ekonomi, kebijakan publik, dan peran kampus dalam memberi masukan kepada pemerintah.
Editor Cor
