 |
| Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., A.Ks., S.Sos., M.Si. |
MEDIAWARTA.NET,JAKARTA — Di tengah riuh politik dan banjir disinformasi menjelang aksi massa 27 Agustus, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memilih jalur berbeda: memperkuat jurnalisme dari desa untuk menjaga ruang publik tetap waras, melalui pelantikan Kelompok Kerja (Pokja) Newsroom Jaga Desa di Gedung Dewan Pers, Jakarta, untuk lima provinsi.
Dinamika politik Indonesia kembali mempertontonkan wajah gandanya. Ruang demokrasi terbuka lebar, tetapi pada saat yang sama masyarakat sipil berhadapan dengan arus informasi yang kerap sulit dibedakan antara fakta, propaganda, dan kebisingan digital.
Sepekan sebelum aksi massa 27 Agustus, jagat maya dipenuhi narasi yang menggambarkan Jakarta seolah berada di ambang kelumpuhan. Buzzer dan sejumlah kanal pembuat narasi instan memperbesar isu secara agresif. Gedung DPR RI diposisikan sebagai pusat ketegangan, antara lain karena desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Efek psikologisnya terasa. Sehari sebelum aksi, kecemasan digital telah lebih dahulu memenuhi ruang publik. Jalanan Jakarta justru relatif sunyi. Ketakutan diproduksi lebih cepat daripada fakta.
Di tengah situasi itu, SMSI mengambil posisi berbeda. Organisasi yang merupakan salah satu konstituen Dewan Pers tersebut tidak ikut larut dalam kegaduhan. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Firdaus, SMSI justru menggelar agenda Newsroom Jaga Desa di Gedung Dewan Pers.
Pelantikan Pokja tersebut mencakup lima provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.
Agenda itu tampak sederhana, tetapi pesan politik kebangsaannya cukup jelas: demokrasi tidak hanya dipertaruhkan di pusat kekuasaan. Ia juga diuji di desa, tempat anggaran negara mengalir dan pelayanan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Saat sebagian ruang digital sibuk membesarkan ketegangan di ibu kota, pegiat pers daerah justru datang ke Jakarta membawa agenda penguatan jurnalisme akar rumput. Mereka menunjukkan bahwa pers tidak semestinya menjadi pengeras suara bagi kepanikan.
Pers harus menjadi penyaring.
Pada momentum tersebut, Prof. Harris Arthur Hedar, Ketua Dewan Pembina SMSI, tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi itu tidak menghentikan dukungannya. Dari rumah sakit, ia tetap mendorong pengurus dan anggota SMSI untuk menjalankan agenda organisasi.
Kehadiran pengurus dan anggota SMSI dari berbagai daerah di Jakarta pun menjadi pesan tersendiri. Di tengah ketegangan politik, Jakarta tidak boleh hanya dipotret melalui narasi kecemasan. Ibu kota tetap harus dilihat secara faktual—bukan melalui kacamata kepanikan yang diproduksi di ruang digital.
Agenda tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Hashim Djojohadikusumo. Newsroom Jaga Desa membawa setidaknya dua agenda utama.
Pertama, melawan disinformasi.
Pers dituntut kembali pada fungsi dasarnya: menyajikan informasi yang jernih, berimbang, terverifikasi, dan tidak tunduk pada kepentingan algoritma.
Di tengah industri perhatian yang menjadikan sensasi sebagai komoditas, media memiliki tanggung jawab untuk tidak ikut mengerek suhu politik dengan informasi yang belum teruji.
Berita bukan bahan bakar kegaduhan.
Kedua, menjadikan desa sebagai garis depan pengawasan.
Melalui Newsroom Jaga Desa, jurnalisme diarahkan lebih dekat kepada persoalan masyarakat. Transparansi anggaran desa, pelayanan publik, edukasi hukum, hingga pencegahan korupsi menjadi wilayah yang perlu dikawal secara konsisten.
Sebab, kebocoran tata kelola negara tidak selalu bermula dari gedung-gedung megah di pusat pemerintahan. Ia bisa muncul dari celah kecil di tingkat paling bawah.
Karena itu, desa tidak boleh hanya menjadi objek pemberitaan. Desa harus menjadi ruang yang diawasi, didampingi, sekaligus diberi kesempatan menyampaikan fakta.
Gagasan tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan dari wilayah pinggiran dan desa sebagai bagian penting agenda kebangsaan.
Pada akhirnya, perang melawan disinformasi tidak cukup dilakukan dengan membantah hoaks setelah menyebar. Pers harus hadir lebih awal, bekerja lebih dekat dengan masyarakat, dan membangun ekosistem informasi yang sehat dari tingkat paling bawah.
Ketika ruang digital memproduksi kecemasan, Newsroom Jaga Desa menawarkan arah sebaliknya: menghadirkan jurnalisme yang berpijak pada fakta.
Dari desa, pers menjaga informasi.
Dari informasi yang sehat, demokrasi mendapat napas.
Dan dari demokrasi yang waras, republik tidak mudah diseret oleh kebisingan yang sengaja diproduksi.
Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Strategis Governansi Digital Inklusif.
