MEDIAWARTA.NET,Pelaihari — Gelombang demonstrasi sopir truk di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada 13 Mei 2026 membuka tabir dugaan permainan solar subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat bawah. Sehari setelah aksi itu, persatuan sopir se-Kalimantan mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel untuk menyampaikan nota kesepakatan sebagai mitra pengawasan pemberantasan mafia solar subsidi.
Namun di tengah teriakan sopir soal kelangkaan BBM, muncul dugaan praktik penimbunan solar nelayan di wilayah Tabonio, Kabupaten Tanah Laut.
Solar subsidi yang seharusnya menjadi napas hidup nelayan kecil diduga justru dialihkan ke sektor tambang. Nama seorang perempuan berinisial H.NR turut disebut dalam dugaan distribusi tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, H.NR diketahui merupakan istri dari almarhum mantan anggota TNI dan diduga masih aktif dalam lingkungan Persit.
Keluhan nelayan di pesisir Tabonio pun terus bermunculan. Mereka mengaku kesulitan memperoleh solar untuk melaut, sementara dugaan distribusi BBM ke jalur industri justru tetap berjalan.
“Nelayan makin susah dapat solar, tapi diduga ada yang bermain mengalihkan ke tambang,” ujar seorang warga pesisir.
Sementara itu, Kepala Desa Tabunio membenarkan adanya keluhan dari para nelayan terkait distribusi solar subsidi. Namun ia menegaskan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam mekanisme internal pengelolaan SPBU-N Nomor 68.708.002 di Desa Tabunio.
Pemerintah desa, kata dia, siap mendukung apabila terdapat laporan resmi kepada aparat penegak hukum maupun instansi terkait.
Di tengah polemik itu, warga Tabunio juga mulai menyoroti pengelolaan SPBU-N 68.708.002 yang disebut dimiliki oleh perempuan berinisial H.NR. Nama tersebut juga disebut warga pernah terseret persoalan serupa di kawasan Kuala Tambangan.
Menurut warga, persoalan distribusi solar subsidi di wilayah tersebut bukan cerita baru. Keluhan disebut telah berlangsung bertahun-tahun dan berulang tanpa penyelesaian nyata.
“Sudah beberapa kali mediasi, ada janji-janji di atas kertas, tapi tetap saja dilanggar pengelola,” ujar salah seorang warga Tabunio.
Situasi ini membuat kemarahan sopir truk dan nelayan seperti bertemu dalam satu titik. Sopir mengeluh antre panjang dan pembatasan BBM subsidi, sedangkan nelayan pesisir mengaku makin tercekik akibat sulit memperoleh pasokan solar.
Para nelayan berharap pemerintah daerah, pihak Pertamina, dan aparat penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di wilayah Tanah Laut.
Mereka meminta pengawasan dilakukan secara transparan agar solar subsidi benar-benar sampai kepada nelayan kecil, bukan diduga bocor ke jalur bisnis tambang.
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola SPBU-N 68.708.002 terkait berbagai tudingan yang berkembang di masyarakat. Media ini menyatakan tetap membuka ruang klarifikasi demi keberimbangan informasi dan keterbukaan publik.
Editor Cor