.jpeg) |
| foto doc (istimewa) |
MEDIAWARTA.NET, JAKARTA - Menjelang muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP), wacana mengenai calon ketua umum (Caketum) semakin menghangat. Salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal sebagai Haji Isam.
Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, bahkan menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), berpeluang besar memimpin PPP jika Haji Isam benar-benar masuk dan mengambil alih kendali partai berlambang Kakbah itu.
"Kalau Haji Isam turun langsung, urusan pengambilalihan PPP tinggal formalitas saja," ujar Ray pada Kamis (29/5).
Menurut Ray, jika akuisisi partai terjadi, ada dua nama kuat yang kemungkinan besar akan mencuat sebagai kandidat ketua umum: Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang juga memiliki kedekatan pribadi dengan Haji Isam.
"Jokowi dan Amran adalah dua figur potensial untuk memimpin PPP," katanya.
Ray menjelaskan bahwa Jokowi menjadi pilihan utama karena hubungannya yang erat dengan Haji Isam serta kebutuhannya akan kendaraan politik pasca-berakhirnya masa jabatan sebagai presiden.
"Jokowi butuh tempat untuk menjalankan visi politiknya. Dan PPP bisa jadi labuhan barunya," ujar aktivis prodemokrasi itu.
Meskipun Jokowi saat ini masih terasosiasi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ray menilai partai tersebut belum memiliki basis massa yang kuat. "Jika Haji Isam masuk ke PPP, peluang Jokowi jadi ketum terbuka lebar," katanya.
Sementara itu, Amran diprediksi hanya akan maju jika Jokowi menolak tawaran tersebut. Namun, posisi Amran sebagai menteri di kabinet Prabowo membuat langkahnya menjadi terbatas dan membutuhkan restu dari presiden.
"Kalau Jokowi tidak bersedia, Amran bisa jadi alternatif. Tapi tentu harus dapat izin dari Presiden Prabowo," jelas Ray.
Ray meyakini menjadikan Jokowi sebagai ketua umum lebih rasional untuk mendongkrak elektabilitas partai. “Dalam kultur politik kita, popularitas ketua umum sangat mempengaruhi elektabilitas partai. Dan Jokowi punya modal itu,” ungkapnya.
Ia memperkirakan kemungkinan Jokowi menerima tawaran tersebut cukup besar.
"Kalau dinilai secara peluang, sekitar 60 persen Jokowi akan menerima," pungkas Ray.
Editor Redaksi