MEDIAWARTA.NET Banjarmasin — Persoalan distribusi BBM subsidi kembali memanas di Kalimantan Selatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua SAKUTU H. Aliansyah atau yang dikenal dengan julukan “Ali Raja Demo” melontarkan kritik keras terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Ismail Abdullah, Gedung B Lantai IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (21/5/2026), dihadiri unsur masyarakat, organisasi sopir angkutan, hingga pihak terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, Aliansyah menyampaikan rekomendasi melalui Surat Nomor: 134/SAKUTU/V/2026 sebagai bentuk tekanan moral terhadap persoalan distribusi BBM subsidi yang dinilai masih carut-marut di lapangan.
“KamI berharap ada langkah konkret dan pengawasan yang lebih maksimal agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat kecil, khususnya para sopir dan nelayan,” ujar Aliansyah.
Aliansyah mendesak DPRD Kalimantan Selatan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan BBM Subsidi untuk memperketat pengawasan distribusi Bio Solar di wilayah Kalsel. Menurutnya, antrean panjang di SPBU dan sulitnya sopir mendapatkan solar subsidi bukan lagi persoalan baru, melainkan masalah yang terus berulang tanpa penyelesaian tegas.
“Keluhan masyarakat ini nyata terjadi di lapangan. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” katanya.
Tak hanya DPRD, SAKUTU juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk tim terpadu pengawasan BBM subsidi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, Hiswana Migas, hingga unsur masyarakat.
Selain itu, Aliansyah mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktik pelangsiran, penimbunan, hingga penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat kecil.
“Kami berharap penanganan dilakukan secara serius, transparan, dan memberikan efek jera agar persoalan ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Dalam rekomendasi yang disampaikan, SAKUTU juga meminta evaluasi sistem barcode Pertamina guna menutup celah penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Mereka turut mendorong keterbukaan informasi terkait kuota BBM subsidi, data transportir, hingga kepemilikan SPBU di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pengawasan publik.
Aliansyah berharap hasil RDP tidak berhenti sebatas forum seremonial, melainkan ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh pihak terkait agar distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi memicu keresahan di masyarakat.
Editor Cor