 |
| Istimewa |
Jakarta, – Satu per satu topeng transparansi runtuh. Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Proyek yang awalnya digadang-gadang sebagai motor digitalisasi pendidikan, justru menjelma menjadi ladang bancakan anggaran.
Nilai proyeknya mencapai Rp 9,9 triliun, dengan kerugian negara ditaksir hingga Rp 1,9–Rp 1,98 triliun. Sebuah angka yang tak sekadar mencoreng reputasi, tetapi juga menelanjangi lemahnya sistem pengawasan anggaran negara.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan 120 saksi dan empat ahli,” tegas Kejagung, dikutip dari Media Indonesia.
Langkah hukum ini sontak mengguncang publik. Reuters menulis, “Penahanan Nadiem adalah pukulan keras bagi pemerintah yang berusaha mengembalikan kepercayaan publik di sektor pendidikan dan digitalisasi.”
Ironisnya, program Chromebook ini awalnya diklaim sebagai terobosan digital untuk jutaan siswa Indonesia. Namun di lapangan, kualitas laptop dipertanyakan, distribusi tersendat, hingga muncul laporan perangkat tak sesuai spesifikasi. Kini terkuak, proyek itu menjadi celah korupsi berjamaah.
“Kerugian negara hampir Rp 2 triliun. Ini skandal raksasa,” tulis iNews dalam laporannya.
Jika dibandingkan, anggaran fantastis ini bahkan lebih besar dari APBD tahunan sejumlah kabupaten. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana fungsi kontrol DPR dan Kementerian Keuangan ketika proyek ini berjalan?
Saat digiring ke mobil tahanan, wajah Nadiem terlihat tegang. Dengan suara bergetar ia berujar:
“Allah akan melindungi saya, insyaallah,” dikutip Medcom.id.
Ia juga menitip pesan dramatis untuk keluarganya.
“Untuk keluargaku dan empat balitaku. Kuatkan diri kalian,” tulis VOI.id.
Namun publik melihatnya berbeda. Alih-alih simpati, komentar warganet di media sosial justru sinis. Banyak yang menyebut kasus ini sebagai bukti bahwa janji revolusi pendidikan hanyalah ilusi yang dijual dengan anggaran jumbo.
Kasus Chromebook ini menambah daftar panjang skandal pengadaan di Indonesia: dari e-KTP hingga proyek BTS 4G Kominfo. Polanya serupa—anggaran fantastis, proyek ambisius, ujungnya korupsi. Bedanya, kali ini aktornya adalah sosok yang selama ini dielu-elukan sebagai ikon “generasi muda pembaharu”.
Dengan penahanan Nadiem, publik menunggu: apakah Kejagung hanya berhenti pada satu nama, atau berani menelusuri aliran dana ke aktor politik lain, Karena mustahil, sebuah proyek senilai triliunan rupiah berjalan tanpa jejak kongkalikong lintas kementerian dan elite.
Editor redaksi