MEDIAWARTA.NET JAKARTA — Menyambut peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memantapkan langkah dengan menyiapkan rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah daerah dan Dewan Pers.
Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian Dialog Nasional yang resmi dibuka di Gedung Serbaguna SMSI, Jalan Veteran II No.7C, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan peta jalan konkret untuk melahirkan solusi nyata bagi ekosistem media nasional.
“Dialog ini adalah bagian dari ikhtiar menyongsong Hari Pers Nasional 2026. Akan ada empat sesi diskusi, dimulai Oktober hingga Januari, dengan hasil akhir berupa rekomendasi strategis yang akan kami serahkan pada Februari mendatang,” ujar Firdaus.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Prof. Harris Arthur Hedar, Yuddy Chrisnandi, Prof. Henri Subiakto, serta Hersubeno Arief. Para pengurus dan anggota SMSI dari berbagai daerah juga mengikuti jalannya acara secara daring.
Firdaus menilai, kehadiran para pakar dan pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan SMSI dalam memperkuat arah kebijakan pers nasional di era digital.
Salah satu isu utama yang akan dikaji dalam serial dialog ini adalah fenomena media baru yang tumbuh pesat namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem jurnalisme profesional.
“Banyak media baru hanya dikelola tiga orang dan beroperasi secara mandiri. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah mereka bisa dikategorikan sebagai media pers dan diterima oleh masyarakat pers?” terang Firdaus.
SMSI, kata Firdaus, ingin memastikan bahwa perkembangan media digital tidak menurunkan standar etik dan profesionalisme jurnalisme.
“Transformasi digital harus membawa kemaslahatan, bukan sekadar disrupsi. Melalui dialog ini, SMSI ingin membangun ekosistem media yang adil, berkelanjutan, dan menjaga marwah jurnalisme Indonesia,” tegasnya.
Rangkaian diskusi yang akan digelar hingga awal tahun depan diharapkan menghasilkan rekomendasi visioner yang menjadi panduan bersama bagi pemerintah, regulator, dan insan pers di tengah perubahan lanskap media yang kian dinamis.(red)