 |
| Keterangan Foto: Para informan ahli Dewan Pers Kalsel berdiskusi dalam Mini FGD Survei IKP 2025 di Banjarmasin, Kamis (31/10/2025). |
MEDIAWARTA.NET, BANJARMASIN — Di balik prestasi Kalimantan Selatan yang sempat menorehkan skor tertinggi dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024, Dewan Pers mulai menyoroti sejumlah titik rawan yang berpotensi menggerus kebebasan media di daerah. Dua di antaranya: kekerasan terhadap jurnalis perempuan dan pembatasan akses liputan.
Isu itu mencuat dalam Mini Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dewan Pers melalui tim peneliti provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis (31/10/2025). Forum ini menjadi bagian dari pelaksanaan Survei IKP 2025, ajang pemetaan terbaru terhadap kebebasan pers di seluruh Indonesia.
Enam informan ahli hadir, mewakili unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga penyiaran, organisasi media, industri pers, dan aktivis perempuan. Di antaranya Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie, Komisioner KPID Kalsel Nanik Hayati, Ketua SMSI Kalsel Anang Fadhilah, Pimpinan Redaksi pojokindonesia.com Drs. Munawar Khalil, serta aktivis perempuan Lena Hanifah, SH., LLM., Ph.D.
Diskusi dipandu oleh Dr. M.S. Shiddiq, Peneliti Dewan Pers Wilayah Kalsel, yang menegaskan pentingnya penyamaan persepsi terhadap indikator kebebasan pers, agar survei tidak sekadar menjadi laporan administratif, tapi cermin faktual kondisi lapangan.
Gender dan Akses Liputan Jadi Sorotan Tajam
Dua isu utama mengemuka. Pertama, kasus kekerasan terhadap jurnalis perempuan Juwita di Banjarbaru akhir 2024, yang dinilai mencerminkan rentannya posisi jurnalis perempuan di daerah.
Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie menilai peristiwa itu bukan sekadar kekerasan individu, melainkan alarm penting bagi dunia kerja media.
“Kasus ini bukan pelanggaran kemerdekaan pers, tapi menegaskan perlunya perlindungan jurnalis perempuan dari kekerasan berbasis gender,” tegas Helmie.
Aktivis perempuan Lena Hanifah bahkan mendesak agar indikator gender dimasukkan dalam survei IKP.
“Survei harus mengukur sejauh mana kesetaraan dan keselamatan kerja perempuan di media dijamin,” ujarnya.
Isu kedua yang dibahas ialah pembatasan akses wartawan dalam kegiatan peluncuran Pilkada 2024 di HST. Meski diklarifikasi bukan dilakukan oleh KPU, melainkan event organizer, peristiwa itu tetap menjadi catatan serius.
“Bukan intervensi, tapi cerminan rendahnya literasi publik terhadap kerja jurnalistik,” ujar Ketua SMSI Kalsel Anang Fadhilah.
Ketergantungan Ekonomi Media, Ancaman Sunyi di Balik Layar
Selain isu gender dan akses liputan, forum juga menyinggung ketergantungan ekonomi media lokal terhadap kontrak publikasi pemerintah—sebuah fenomena yang diam-diam bisa menekan independensi redaksi.
Komisioner KPID Kalsel Nanik Hayati menilai, kerja sama publikasi perlu diatur secara transparan.
“Kalau tidak, media akan sulit berdiri tegak di hadapan tekanan ekonomi dari pemerintah daerah,” katanya.
Sementara itu, Kombes Pol Adam Erwindi memastikan komitmen Polda Kalsel dalam menjaga ruang aman bagi kerja jurnalistik.
“Kami terus membangun komunikasi agar aparat memahami batasan dan menghormati kemerdekaan pers,” tegasnya.
Langkah Lanjut: IKP 2025 Harus Cerminkan Fakta, Bukan Formalitas
Peneliti Dewan Pers Dr. M.S. Shiddiq menegaskan, hasil FGD akan menjadi dasar wawancara dan pengisian kuesioner bagi para informan ahli di Kalsel.
“IKP 2025 harus menggambarkan realitas pers di Banua secara objektif dan berimbang, bukan sekadar angka di atas kertas,” ujarnya.
Survei IKP 2025 di Kalsel berlangsung 29 Oktober–12 November 2025, disupervisi langsung oleh Dewan Pers Pusat.
IKP merupakan survei tahunan Dewan Pers yang menilai kebebasan pers melalui tiga dimensi: hukum dan regulasi, politik dan kebijakan, serta ekonomi dan kemandirian media.
Pada 2024, Kalsel mencatat skor tertinggi nasional—namun capaian itu kini diuji oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergulir.
“Prestasi bukan akhir dari perjuangan, tapi ujian konsistensi menjaga kebebasan pers di tengah tekanan yang tak pernah reda,” pungkas Shiddiq.
Redaksi