 |
| Jenderal Listyo Sigit Prabowo |
MEDIAWARTA.NET, Jakarta – Isu mengenai pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kembali menjadi bahan pembicaraan di ruang publik. Namun, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menepis spekulasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri.
“Itu tidak benar,” tegas Teddy saat dimintai konfirmasi pada Kamis (5/6/2025).
Teddy justru menekankan bahwa Presiden Prabowo masih melibatkan Kapolri Listyo Sigit secara aktif dalam agenda pemerintahan, termasuk dalam kunjungan kerja ke berbagai daerah.
“Baru-baru ini Pak Kapolri melaporkan perkembangan bulanan langsung kepada Presiden seperti biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Jenderal Listyo Sigit juga dijadwalkan mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada hari yang sama. Keduanya akan menghadiri acara panen raya jagung di Bengkayang.
"Besok Kapolri ikut serta dalam agenda tersebut bersama Presiden," tambah Teddy.
Isu mengenai calon pengganti Kapolri memang kembali mencuat dalam sepekan terakhir. Nama-nama seperti Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Komjen Rudy Heriyanto serta Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko disebut-sebut dalam bursa kandidat.
Rumor serupa sempat berhembus saat masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke Prabowo Subianto, namun mereda setelah Jenderal Listyo Sigit tetap dipertahankan dalam posisinya.
Menanggapi isu tersebut, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menyatakan bahwa desas-desus itu muncul karena adanya pihak-pihak yang terganggu oleh kebijakan tegas Kapolri dalam pemberantasan kriminalitas.
"Sejumlah pihak yang sebelumnya merasa aman kini mulai terusik karena tindakan Kapolri yang tegas dan tak pandang bulu," ujar Haidar pada Selasa (3/6/2025).
Ia juga menyoroti keberhasilan Polri yang baru-baru ini mengamankan lebih dari 10 ribu pelaku kriminal dalam waktu kurang dari sebulan, mulai dari preman jalanan hingga mereka yang bersembunyi di balik penampilan rapi dan berpengaruh.
"Langkah ini jelas membuat banyak pihak tidak nyaman," pungkasnya.
Redaksi mediawarta.net